Sertifikat

Setelah kesepakatan jual beli sebagian dari sebidang tanah disetujui antara pejual dan pembeli, maka Budi meminta foto copy sertifikat kepada penjual, Sandy. Maksud Budi minta foto copy sertifikat tanah adalah selain untuk meyakinkan diri bahwa tanah tersebut betul-betul bersertifikat hak milik, SHM, juga sekaligus untuk mencek kebenarannya di Badan Pertanahan Nasional, BPN. Namun apa yang terjadi, BPN tidak mau melayani maksud Budi atau siapa pun kalau hanya berbekal sebuah foto copy, walau hanya untuk sekedar mempertanyakan status tanah.

BPN sebagai lembaga pelayan masyarakat mestinya melayani masyarakat. Akan tetapi jika dalam prakteknya terkesan seperti tidak mau melayani anggota masyarakat, boleh jadi hal tersebut dilakukan karena lembaga tersebut kelewat hati-hati. BPN tidak mungkin bertindak seperti itu kalau tidak kaya dengan pengalaman, banyaknya orang menyalah gunakan hak kepemilikan tanah, akhirnya ditempuhlah sikap ketimbang kecolongan.

Memang, permasalahan serobot menyerobot, tipu menipu sudah merupakan bagian dari budaya zaman mana pun, mungkin dimulai sejak bangsa Madyan, kaumnya Nabi Syu’aib ribuan tahun silam, yang konon kala itu menipu dibenarkan asalkan yang ditipu tidak tahu. Boleh jadi kini, “virus” itu kembali melanda negeri ini, “jual beli” hukum, korupsi, manipulasi, politisi busuk, persoalan caleg, ijazah palsu, lebih-lebih yang berkaitan dengan urusan kepemilikan tanah.

Kepemilikan tanah di mana pun harus didukung adanya legalitas formal dan material. Dari sinilah sesungguhnya yang menyebabkan adanya Sertifikat bermasalah. Otot S.Mufti, SH, pakar hukum pengajar Ilmu Pertanahan di Unpad mengatakan, jangan heran kalau belakangan ini banyak dijumpai adanya Sertifikat ganda bahkan kadang-kadang lebih dari tiga, empat pemilik, yang kemudian dikenal Sertifikat “Aspal”, asli tapi palsu.

Mengapa bisa terjadi adanya Sertifikat “Aspal” atau Sertifikat bermasalah? Sebabnya bisa karena bermacam-macam dan ceriteranya menjadi sangat panjang. Pembuktian kepemilikan tanah bisa diperoleh karena permohonan dari orang yang merasa menguasai tanah yang seakan-akan ia pemiliknya, misalnya karena memiliki kikitir (tanda pajak tanah) yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan, PBB.

Bisa pula terjadi karena pemilik yang sesungguhnya, formil dan meterial, sudah wafat. Boleh jadi karena lama tidak diurus maka muncullah oknum yang merasa sebagai ahli waris yang konon dikuatkan oleh aparat berwenang yang kemudian mendapatkan Sertifikat Baru. Selain itu tentu saja dapat pula terjadi karena sebab-sebab lain, lebih-lebih lagi kalau politik sudah ikut mewarnai. Dapat dimaklumi karena areal tanah menjadi semakin sempit dan harganya pun semakin mahal serta orang yang sudah mati pun ternyata masih “memperebutkan” tanah, maksudnya bila ahli waris lupa mengurus perpanjangan sertifikat makam, jangan heran kalau penghuni lain bisa saja menggantikan.

Karena areal tanah semakin sempit dan nilainya pun semakin tinggi maka tidak sedikit orang yang berani nekat melakukan penipuan dan penyerobotan, halal atau haram urusan belakang, yang penting bisa mengangkangi tanah tanpa memperhatikan lagi persoalan iman dan moral.

Dalam hukum dikenal adanya istilah te guder trouw, i’tikad baik, dan te kwader trouw, i’tikad buruk dari para pelaku hukum dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya. I’tikad baik dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesenangan diri, tetapi yang lebih penting adalah bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum dan juga tidak merugikan orang lain. Kalaulah i’tikad baik bisa dijunjung tinggi oleh semua fihak, maka tidak akan ada kasus-kasus sengketa tanah seperti sengketa tanah antara Titiek Puspa dengan Atie Karamoy Malinggis perihal kepemilikan tanah seluas 3615 m2 di jalan Perdatam Raya, Pasar Minggu. Konon ibu Ati merasa memiliki sebagian tanah tersebut seluas 1960 dengan sertifikat Girik, di lain pihak, Titiek Puspa justru memiliki sertifikat tanah seluas 3615 m2 atas nama Bapak Sudarno.

Dengan i’tikad baik segala permasalahan akan bisa diselesaikan dengan gampang dan kedamaian pun akan mudah didapatkan. Namun sebaliknya bila i’tikad buruk sudah muncul dari awal, katakanlah niatnya tidak benar, serakah, hawek, maka keresahan dan ketidak tenanganlah lah yangn akan didapat dan balasan setimpal tetap akan diterima di akhirat kelak.

Akhirnya, sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau orang mau mengedepankan niat baik dan mengutamakan musyawarah, apalagi kalau persaudaraan antar sesama manusia. tetap dijaga. Lewat lisan Rasulullah Muhammad SAW, Yang Maha Kuasa memberikan jaminan,. Allah akan menolong hambaNya selagi sang hamba mau mengulurkan perhatian terhadap sesamanya.

“Wallahu fi ‘aunil abdi ma damal abdu fi ‘auni akhihi” (Hadits Qudsi, Riwayat Imam Ahmad)

Bandung, 29 Januari 2004